Tanpa Badan PDP, Denda Rp60 Miliar Tetap Bisa Menjerat

Ilustrasi sanksi denda kepatuhan UU PDP hingga 60 miliar bagi perusahaan

UU PDP sudah berlaku efektif sejak Oktober 2024, tetapi Peraturan Pemerintah pelaksana dan Badan PDP belum juga terbentuk. Rancangan Perpres pembentukan Badan PDP telah diajukan ke Presiden pada Mei 2026, sementara RPP PDP masih dalam tahap harmonisasi akhir. Bagi organisasi, terutama yang memproses data dalam volume besar, ketidakpastian ini bukan alasan untuk menunda. Justru sebaliknya: […]

Roni Sulistyo Sutrisno

Andrianto Moeljono

Ajeng Diana Dewi Mursyidi

Dicky Tori Dwi Darmawan

Riska Oktaviani

Membership

    Pendaftaran Komunitas

    Contact Us