Dalam era digital yang semakin maju, peningkatan risiko privasi menjadi tantangan yang tak terhindarkan. Ancaman keamanan dan pelanggaran terhadap data pribadi semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi, sehingga perlu membuat langkah tepat untuk melindungi data pribadi.
Artikel ini akan menjelaskan dampak dari peningkatan risiko privasi dalam konteks era digital, menggali aspek-aspek yang penting seputar data pribadi, serta mengajak pembaca untuk memahami pentingnya untuk melindungi data pribadi. Ikuti penjelasan lebih lengkap sebagai berikut:
Peraturan Perlindungan Data
Perlindungan data pribadi didukung oleh berbagai peraturan dan undang-undang di tingkat internasional dan nasional. Salah satu contoh peraturan internasional yang sangat relevan adalah General Data Protection Regulation (GDPR) yang diberlakukan oleh Uni Eropa pada Mei 2018. GDPR memberi hak kepada warga Uni Eropa untuk mengontrol data pribadi mereka dan mengharuskan organisasi untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam melindungi privasi pengguna, seperti mendapatkan izin sebelum mengumpulkan data, memberikan akses kepada individu untuk mengakses dan menghapus data mereka, serta memberikan laporan jika terjadi pelanggaran data.
Sementara di Indonesia, juga ada peraturan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). UU ini berfungsi untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi.
UU memastikan perlindungan data pribadi dan memberikan hak serta kewajiban yang lebih jelas bagi pemilik data, pengelola data, dan pihak yang terlibat dalam pengelolaan data pribadi. Dalam UU PDP juga diatur prinsip-prinsip umum pengelolaan data pribadi, hak pemilik data, kewajiban pengelola data, dan sanksi bagi pelanggaran. Dengan adanya undang-undang ini, diharapkan perlindungan data pribadi di Indonesia semakin diperkuat, sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Peraturan ini juga diajarkan dapat memberikan kepastian hukum dan mendorong praktik-praktik yang bertanggung jawab dalam pengelolaan data pribadi.
Baca juga : Tantangan dan Solusi dalam Menjamin Perlindungan Data Pribadi di Era Digital
Hak Privasi dan Keamanan Data
Pentingnya privasi dan keamanan data dalam dunia digital tercermin dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Dalam konteks ini, data pribadi diartikan sebagai informasi apapun tentang seseorang, baik yang dapat diidentifikasi secara langsung maupun tidak, melalui berbagai saluran, termasuk sistem elektronik dan nonelektronik.
Data pribadi dibedakan menjadi dua kategori utama. Pertama, data pribadi umum mencakup informasi seperti nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, dan agama yang, ketika digabungkan, dapat mengidentifikasi seseorang. Kedua, data pribadi spesifik mencakup informasi kesehatan, biometrik, genetika, orientasi seksual, pandangan politik, catatan kejahatan, data anak, dan keuangan pribadi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Pemilik data pribadi memiliki sejumlah hak yang diakui oleh UU PDP, yang mencakup hak untuk meminta informasi tentang identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan penggunaan data pribadi, dan akuntabilitas dari pihak yang meminta data. Selain itu, pemilik data memiliki hak untuk melengkapi, mengakses, memperbarui, menghapus, dan menarik kembali persetujuan terhadap pemrosesan data pribadi mereka.
UU PDP juga memberikan pemilik data hak untuk mengajukan keberatan terhadap pengambilan keputusan otomatis yang hanya didasarkan pada pemrosesan data, memilih pemrosesan data melalui mekanisme pseudonim, dan membatasi pemrosesan data secara proporsional sesuai dengan tujuan pemrosesan. Tidak hanya itu, pemilik data berhak menuntut ganti rugi atas pelanggaran data pribadi dan mendapatkan data mereka dalam format yang umum digunakan.
Terakhir, UU PDP memastikan bahwa sistem elektronik dapat berkomunikasi secara aman, memungkinkan pemilik data untuk menggunakan dan mengirimkan data pribadi mereka antar pengendali data pribadi. Dengan demikian, UU PDP memberikan dasar hukum yang kokoh untuk melindungi hak privasi dan keamanan data pribadi di era digital yang terus berkembang.
Baca juga : 10 Jenis Data Pribadi yang Paling Diburu Hacker – Lindungi Privasi Anda Sekarang!
Proses Hukum Terkait Pelanggaran Privasi
Jika terjadi pelanggaran privasi, proses hukum biasanya melibatkan beberapa langkah kunci. Pertama, korban pelanggaran privasi dapat mengumpulkan bukti terkait kejadian tersebut, seperti tangkapan layar, surat elektronik, atau rekaman yang menunjukkan pelanggaran. Selanjutnya, dapat melaporkan pelanggaran tersebut kepada pihak yang berwenang, seperti kepolisian atau otoritas pengawas data. Pihak yang melaporkan biasanya harus menyediakan bukti yang cukup untuk mendukung klaim pelanggaran privasi mereka.
Di Indonesia, para pelanggar bisa dikenakan hukuman sesuai yang diatur dalam UU PDP. Dalam UU PDP diatur sejumlah ketentuan pidana yang mengancam pelaku. Pasal 61 ayat (1), misalnya, menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dapat mengakibatkan kerugian Pemilik Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp50 miliar.
Perbandingan hukum privasi di berbagai negara menampilkan variasi yang signifikan. Beberapa negara memiliki undang-undang yang kuat untuk melindungi privasi, sementara negara lain mungkin belum memiliki kerangka hukum serupa. Misalnya, Eropa cenderung memiliki undang-undang privasi yang lebih ketat dan terfokus pada perlindungan data pribadi, seperti memberikan hak kepada individu untuk menggugat perusahaan yang melanggar privasi mereka dan dapat dikenakan denda.
Baca juga : Mengenal Data Governance untuk Perusahaan
Teknologi dan Privasi
Di era digital yang terus berkembang, teknologi terkini memiliki dampak yang signifikan terhadap privasi individu. Penggunaan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), Internet of Things (IoT), dan analisis besar-besaran (big data) telah menciptakan lingkungan di mana data pribadi dapat dikumpulkan, diproses, dan dianalisis dengan tingkat detail yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aplikasi seluler, perangkat pintar, dan sensor-sensor yang terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari dapat secara otomatis mengumpulkan data pribadi, dari lokasi fisik hingga kebiasaan konsumen.
Sementara teknologi membawa inovasi dan kenyamanan, meliputi bagaimana data pribadi digunakan dan diakses oleh pihak ketiga menjadi isu kritis. Pelacakan online, profilisasi pengguna, dan potensi enkripsi data pribadi adalah tantangan nyata yang dihadapi individu di era digital ini. Oleh karena itu, agar perlindungan privasi tetap relevan, hukum harus terus mengikuti perkembangan teknologi.
Banyak negara telah merespons tantangan ini dengan mengembangkan dan memperbaharui peraturan perlindungan data. Contohnya adalah Peraturan Undang-Undang Perlindungan Data di Indonesia. Peraturan semacam ini memberikan hak dan perlindungan yang lebih kuat kepada pemilik data, termasuk hak untuk mengetahui dan mengontrol bagaimana data mereka diproses.
Dengan menggabungkan pendekatan hukum yang progresif dan pemahaman mendalam tentang perkembangan teknologi, pemerintah dan lembaga pengawas dapat menciptakan kerangka kerja yang efektif untuk melindungi privasi individu di era digital. Regulasi privasi harus tetap dinamis dan dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi untuk menjaga keberlangsungan dan efektivitasnya.
Baca juga : Tips Pinjol Aman: Kenali Risiko dan Lindungi Data Pribadi Anda
Perlindungan Data Pribadi di Tempat Kerja
Pekerja memiliki hak untuk menjaga privasi mereka di lingkungan kerja. Ini mencakup hak untuk melindungi data pribadi, seperti informasi keuangan, informasi kesehatan, atau detail pribadi lainnya. Pekerja berhak tahu bagaimana data pribadi mereka dikumpulkan, diproses, dan digunakan oleh perusahaan.
Pekerja berhak untuk menolak pengumpulan atau pemrosesan data pribadi mereka jika tidak sesuai dengan hukum atau kebijakan perusahaan. Hak ini mencakup penolakan terhadap pemantauan yang tidak sah atau penggunaan data pribadi untuk tujuan yang tidak relevan dengan pekerjaan.
Untuk mendukung privasi karyawan, perusahaan diharapkan untuk memiliki kebijakan privasi yang jelas dan dapat diakses oleh semua karyawan. Kebijakan ini harus merinci jenis data yang dikumpulkan, tujuan pengumpulan, dan langkah-langkah keamanan yang diambil oleh perusahaan untuk melindungi data pribadi karyawan.
Perusahaan harus memastikan kepatuhan terhadap undang-undang perlindungan data pribadi yang berlaku di yurisdiksi tempat beroperasi, seperti UU PDP di Indonesia. Dengan memahami hak dan tanggung jawab masing-masing pihak, serta menerapkan kebijakan dan regulasi yang tepat, lingkungan kerja dapat menjadi tempat yang mematuhi standar tinggi dalam menjaga privasi individu.
Ancaman Terkini dan Tren Perlindungan Privasi
Di era digital saat ini data pribadi bisa saja jatuh ke tangan orang yang salah. Beberapa ancaman yang bisa mengancam keamanan data pribadi di era digital yaitu: hacking, phishing, malware, social engineering, dan keamanan jaringan Wi-Fi. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah perlindungan seperti berikut:
- Enkripsi Data
Pastikan data pribadi terenkripsi saat disimpan atau ditransmisikan melalui internet. Hal ini dapat mencegah akses yang tidak sah ke data pribadi.
- Hati-hati Gunakan jaringan Wi-Fi Publik
Hindari menggunakan jaringan Wi-Fi publik yang tidak aman, karena hacker bisa saja mengakses data pribadi melalui jaringan tersebut. Gunakan jaringan Wi-Fi yang aman atau gunakan VPN untuk mengenkripsi koneksi internet.
- Waspada Tautan Phishing
Jangan pernah mengklik tautan yang mencurigakan atau berasal dari sumber yang tidak dikenal. Alasannya karena tautan tersebut bisa saja mengarahkan ke situs web palsu yang dirancang untuk mencuri informasi pribadi.
- Buat Kata Sandi Sulit Ditebak
Gunakan kata sandi atau password yang sulit ditebak dan hindari menggunakan kata sandi yang sama untuk akun-akun berbeda. Membuat sandi sulit ditebak bisa gunakan kombinasi huruf besar-kecil, angka, dan simbol untuk membuat kata sandi lebih kuat.
- Gunakan Mode Incognito
Kamu bisa menggunakan mode incognito saat browsing internet agar riwayat browsing kita tidak tersimpan di browser. Hal ini dapat mencegah orang lain untuk melihat riwayat browsing.
- Selalu Hati-hati Memberikan Izin
Hindari memberikan izin akses ke aplikasi atau situs web yang tidak dikenal atau tidak terpercaya. Baca dulu dengan teliti persyaratan dan ketentuan sebelum memberikan izin akses.
Kesimpulan
Perlindungan data pribadi adalah aspek penting era digital yang terus berkembang. Untuk mengamankan privasi individu, sejumlah langkah hukum perlu diterapkan. Pertama, peraturan yang relevan, seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dapat memberikan kerangka hukum yang kokoh. Selain itu, semua orang harus memiliki kesadaran pribadi untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan data pribadi.
Dengan menggabungkan langkah-langkah hukum yang efektif dan peningkatan kesadaran masyarakat, kita dapat menciptakan lingkungan digital yang mampu melindungi data pribadi. Semua pihak, baik individu, perusahaan, maupun pemerintah, perlu bersatu memastikan privasi tetap menjadi hak yang dilindungi. Dengan demikian, kita dapat menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan keamanan data pribadi.
Jaga privasi Anda dengan bijak! Temukan keamanan dalam setiap langkah dengan bergabung dalam Program Sistem Pengelolaan Informasi Privasi kami sekarang.
